FH UNS — Fenomena perubahan iklim global bukan lagi sekadar persoalan kenaikan suhu atau mencairnya es di kutub, melainkan krisis nyata yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Perempuan menjadi salah satu kelompok yang rentan sekaligus memiliki peran penting dalam menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap bencana, seperti banjir bandang dan cuaca ekstrem. Menanggapi kondisi tersebut, Tim Pengabdian Internasional Mandatory Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (FH UNS) melaksanakan program pengabdian masyarakat lintas negara pada 23–26 Juli 2026 yang menyasar komunitas perempuan migran Indonesia di Malaysia. Kegiatan ini dipusatkan di Kampung Paya Dalam, Distrik Malaka Tengah, Malaysia, sebuah wilayah di tepi sungai dekat Selat Malaka yang rawan terdampak banjir monsun dan abrasi pantai.
Di kawasan tersebut, terdapat lebih dari 10.000 masyarakat Indonesia, khususnya yang berasal dari tanah Jawa, yang menetap sebagai pekerja migran maupun melalui pernikahan campuran. Dalam menghadapi krisis iklim, perempuan di wilayah ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari peningkatan beban domestik hingga risiko kesehatan. Selain itu, norma patriarki yang membatasi keterlibatan perempuan dalam diskusi mengenai adaptasi bencana turut menjadi hambatan dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat. Oleh karena itu, program pengabdian ini diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas perempuan migran Indonesia dalam menghadapi dampak perubahan iklim, sekaligus memperkuat pemahaman mengenai akses perlindungan ketika bencana terjadi.
Program pengabdian internasional ini dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Internasional Mandatory FH UNS yang terdiri atas Dr. Anti Mayastuti, Rachma Indriyani, Ph.D., Dr. Luthfiyah Trini H., dan Dr. Solikhah. Dengan latar belakang keilmuan di bidang hukum lingkungan dan hukum kelautan serta keterlibatan anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH UNS, tim berupaya menghadirkan pendekatan yang menghubungkan edukasi perubahan iklim dengan peningkatan literasi hukum masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tim menggandeng Persatuan Warisan Anak Jawa (PERWAJA) di Kampung Paya Dalam sebagai mitra sasaran. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas komunitas perempuan migran Indonesia agar lebih siap menghadapi risiko perubahan iklim.
Program pengabdian internasional ini menjadi bentuk kontribusi FH UNS dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu tujuan yang menjadi fokus adalah SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas, khususnya target 4.7 mengenai pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Melalui tema Climate Education, Tim FH UNS memberikan edukasi iklim interaktif atau Climate 101 serta pelatihan literasi untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas kelembagaan, dan kesiapsiagaan dalam mitigasi serta peringatan dini perubahan iklim secara inklusif. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mengenali risiko perubahan iklim dan mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana.
Selain itu, kegiatan ini mendukung SDG 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan melalui kolaborasi dengan akademisi dari Climate Change Law Research Unit, School of Law Universiti Utara Malaysia (UUM). Kemitraan tersebut diarahkan untuk mendukung transfer pengetahuan mengenai hukum nasional Malaysia, diseminasi kebijakan jaminan sosial, serta akses bantuan bagi warga negara asing ketika terjadi krisis. Kerja sama lintas negara ini menjadi bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan program pengabdian yang sesuai dengan kebutuhan komunitas sasaran. Secara bersamaan, kegiatan tersebut juga mendukung SDG 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim melalui upaya peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Dalam pelaksanaannya, Tim Pengabdian FH UNS yang terdiri atas pakar hukum lingkungan, hukum kelautan, serta anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH UNS menggandeng Persatuan Warisan Anak Jawa (PERWAJA) di Kampung Paya Dalam sebagai mitra sasaran. Program dilaksanakan selama dua hari dengan menerapkan edukasi interaktif dan pelatihan advokasi. Pada hari pertama, peserta diajak memetakan permasalahan lingkungan secara mandiri serta mengidentifikasi wilayah yang dinilai aman, rawan, dan berbahaya di sekitar permukiman mereka. Kegiatan ini ditujukan untuk membantu peserta mengenali kondisi lingkungan dan memahami pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana.
Pada hari kedua, kegiatan difokuskan pada peningkatan kapasitas literasi hukum serta perintisan jejaring dengan organisasi nonpemerintah atau Non-Governmental Organization (NGO) lokal. Melalui kegiatan ini, Tim FH UNS menginisiasi wadah komunikasi dan penguatan jejaring bagi komunitas perempuan migran Indonesia di Malaka. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu komunitas memperoleh informasi mengenai jaminan sosial dan fasilitas perlindungan dari pemerintah setempat ketika terjadi bencana iklim. Penguatan literasi hukum dan jejaring ini menjadi bagian dari upaya agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai akses bantuan yang tersedia ketika menghadapi situasi krisis.
Ketua Tim Pengabdian FH UNS menegaskan bahwa evaluasi program akan terus dilakukan secara berkala melalui pemantauan dan evaluasi daring (monitoring and evaluation). Langkah ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program serta mendukung terbentuknya komunitas perempuan lokal yang mandiri dan responsif terhadap prinsip keadilan iklim (climate justice). Melalui pendampingan tersebut, komunitas perempuan migran Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dalam mengenali risiko bencana, memahami akses perlindungan, serta membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Hasil pengabdian ini diharapkan dapat menjadi cetak biru bagi pengembangan aksi adaptasi perubahan iklim berbasis kesetaraan gender di tingkat regional.
The UNS Faculty of Law Community Service Team Empowers Indonesian Migrant Women in Malacca to Face the Climate Crisis
FH UNS — FH UNS — The phenomenon of global climate change is no longer just a matter of rising temperatures or melting polar ice caps, but a real crisis that impacts people’s lives. Women are one of the vulnerable groups and have a crucial role in facing and adapting to disasters, such as flash floods and extreme weather. In response to this situation, the Mandatory International Community Service Team of the Faculty of Law, Sebelas Maret University (FH UNS) implemented a cross-country community service program on July 23–26, 2026, targeting the Indonesian migrant women community in Malaysia. This activity was centered in Kampung Paya Dalam, Central Malaka District, Malaysia, a riverside area near the Strait of Malacca that is prone to monsoon flooding and coastal erosion.
In the region, there are more than 10,000 Indonesians, primarily from Java, who reside as migrant workers or through mixed marriages. In the face of the climate crisis, women in this region face various challenges, ranging from increased domestic burdens to health risks. Furthermore, patriarchal norms that limit women’s involvement in discussions about disaster adaptation also hinder community preparedness. Therefore, this community service program aims to increase the knowledge and capacity of Indonesian migrant women in dealing with the impacts of climate change, while strengthening their understanding of access to protection when disasters occur.
This international community service program is implemented by the UNS Faculty of Law Mandatory International Community Service Team consisting of Dr. Anti Mayastuti, Rachma Indriyani, Ph.D., Dr. Luthfiyah Trini H., and Dr. Solikhah. With a scientific background in environmental law and maritime law and the involvement of members of the UNS Faculty of Law Legal Consultation and Aid Institute (LKBH), the team strives to present an approach that connects climate change education with increasing public legal literacy. In its implementation, the team collaborates with the Javanese Children’s Heritage Association (PERWAJA) in Paya Dalam Village as a target partner. This collaboration is part of an effort to strengthen the capacity of the Indonesian migrant women community to be better prepared to face the risks of climate change.
This international community service program is a form of FH UNS’s contribution in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals ( SDGs). One of the goals being focused on is SDG 4 on Quality Education, specifically target 4.7 on education for sustainable development. Through the theme of Climate Education , the FH UNS Team provides interactive climate education or Climate 101 and literacy training to increase awareness, institutional capacity, and preparedness in mitigation and early warning of climate change in an inclusive manner. This activity is expected to strengthen public understanding of the importance of recognizing the risks of climate change and preparing for disasters.
Furthermore, this activity supports SDG 17 on Partnerships to Achieve the Goals through collaboration with academics from the Climate Change Law Research Unit, School of Law, Universiti Utara Malaysia (UUM). The partnership is aimed at supporting knowledge transfer on Malaysian national law, dissemination of social security policies, and access to assistance for foreign nationals during crises. This cross-border collaboration is crucial in strengthening the implementation of community service programs that meet the needs of the target community. Simultaneously, this activity also supports SDG 13 on Climate Change Management by increasing community awareness and preparedness in facing the impacts of climate change.
In its implementation, the UNS Faculty of Law Community Service Team, consisting of experts in environmental law and maritime law, as well as members of the UNS Faculty of Law Legal Consultation and Aid Institute (LKBH), collaborated with the Javanese Children’s Heritage Association (PERWAJA) in Paya Dalam Village as a target partner. The program was implemented over two days, utilizing interactive education and advocacy training. On the first day, participants were invited to independently map environmental issues and identify areas considered safe, vulnerable, and dangerous around their settlements. This activity was intended to help participants recognize environmental conditions and understand the importance of preparedness in facing potential disasters.
On the second day, activities focused on improving legal literacy capacity and establishing networks with local non-governmental organizations (NGOs). Through this activity, the UNS Faculty of Law Team initiated a communication platform and network strengthening for the Indonesian migrant women community in Malacca. These efforts are expected to help the community obtain information about social security and protection facilities from the local government in the event of a climate disaster. Strengthening legal literacy and networking is part of an effort to ensure the community has a better understanding of available assistance access when facing a crisis.
The Head of the UNS Faculty of Law Community Service Team emphasized that program evaluation will continue to be conducted periodically through online monitoring and evaluation . This step is taken to ensure the sustainability of the program and support the formation of a local women’s community that is independent and responsive to the principles of climate justice . Through this mentoring, the Indonesian migrant women community is expected to increase their capacity in recognizing disaster risks, understanding access to protection, and building communication with relevant parties. The results of this community service are expected to serve as a blueprint for developing gender-equality-based climate change adaptation actions at the regional level.