FH UNS — Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (FH UNS) Surakarta melalui Grup Riset Hukum Internasional dan Globalisasi menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertajuk “Sertifikasi Halal: Peluang bagi UMKM di Kabupaten Bantul dalam Era Perdagangan Internasional”. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu, 18 Juli 2026, di Krapyak Kulon, Kabupaten Bantul, dengan tujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengenai pentingnya sertifikasi halal. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Almuna Berkah Mandiri sebagai mitra dalam mendukung edukasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM. Program ini menjadi salah satu upaya FH UNS untuk memperkuat literasi hukum masyarakat sekaligus mendorong kesiapan pelaku usaha menghadapi perkembangan perdagangan internasional.
Kegiatan pengabdian ini diketuai oleh Dr. Erna Dyah Kusumawati, S.H., M.Hum., LL.M., selaku Ketua Tim Pengabdian Fakultas Hukum Bagian Hukum Internasional UNS. Pelaksanaan program dilatarbelakangi oleh besarnya potensi UMKM di Kabupaten Bantul yang berperan dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Berdasarkan data semester pertama tahun 2025, terdapat sekitar 96.360 unit UMKM di Kabupaten Bantul yang didominasi oleh sektor kuliner, fesyen, dan kerajinan. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal, sehingga pemahaman mengenai persyaratan dan proses sertifikasi menjadi hal penting untuk terus ditingkatkan.
Sertifikasi halal memiliki kedudukan penting dalam memberikan jaminan kepada konsumen sekaligus mendukung kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kewajiban terkait jaminan produk halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Meski demikian, pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah kendala dalam memenuhi persyaratan sertifikasi, terutama berkaitan dengan pemahaman Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), keterbatasan literasi digital, serta penyusunan dokumen administratif yang diperlukan. Penggunaan aplikasi SIHALAL juga menjadi salah satu aspek yang membutuhkan pendampingan agar pelaku usaha dapat memahami mekanisme pengajuan sertifikat secara lebih baik.
Menanggapi kondisi tersebut, Tim Pengabdian FH UNS memberikan edukasi mengenai urgensi sertifikasi halal dari perspektif hukum nasional dan perdagangan internasional. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman Sistem Jaminan Produk Halal, persyaratan administrasi, serta mekanisme sertifikasi melalui skema Self Declare maupun reguler. Peserta juga memperoleh penjelasan mengenai penggunaan aplikasi SIHALAL sebagai sistem layanan digital dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Selain itu, kegiatan ini membahas berbagai hambatan yang kerap dihadapi pelaku UMKM beserta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala selama proses pengajuan.
Untuk mendukung pemahaman peserta, kegiatan dilaksanakan dalam bentuk lokakarya atau workshop yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Agama Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Rangkaian kegiatan diawali dengan pemaparan materi oleh tim pengabdi dan narasumber, kemudian dilanjutkan dengan uji coba langsung sistem layanan digital sertifikasi halal. Melalui praktik tersebut, peserta memperoleh kesempatan untuk mengenal penggunaan layanan digital yang berkaitan dengan proses sertifikasi. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memahami tahapan pengajuan secara lebih praktis, terutama dalam menghadapi kendala literasi digital dan kelengkapan dokumen administrasi.
Ketua Tim Pengabdian, Dr. Erna Dyah Kusumawati, S.H., M.Hum., LL.M., menyampaikan bahwa kegiatan ini mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-4 tentang Pendidikan Berkualitas dan tujuan ke-17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Dukungan terhadap SDG 4 diwujudkan melalui peningkatan literasi hukum dan kapasitas pelaku UMKM dalam memahami sertifikasi halal. Sementara itu, kontribusi terhadap SDG 17 tercermin melalui kolaborasi antara Universitas Sebelas Maret, Kementerian Agama, dan LKMS Almuna Berkah Mandiri. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing usaha, meningkatkan peluang pendapatan, serta mendorong penerapan Sistem Jaminan Produk Halal dalam rantai produksi UMKM yang berkelanjutan di Kabupaten Bantul.
Melalui kegiatan ini, FH UNS berharap literasi hukum pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal semakin meningkat dan mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal setelah memperoleh pendampingan. Penguatan pemahaman mengenai ketentuan hukum, persyaratan administratif, dan penggunaan layanan digital diharapkan dapat membantu pelaku usaha menghadapi proses sertifikasi dengan lebih baik. Selain meningkatkan kapasitas masyarakat, hasil kegiatan pengabdian ini juga direncanakan untuk disebarluaskan melalui publikasi ilmiah, publikasi media massa, dan video edukasi. Diseminasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan manfaat program sekaligus mendukung peningkatan pemahaman masyarakat mengenai sertifikasi halal bagi UMKM.
Humas – FH UNS
UNS Faculty of Law Encourages Competitiveness of Bantul MSMEs through Digital-Based Halal Certification Assistance
FH UNS — The Faculty of Law, Sebelas Maret University (FH UNS) Surakarta, through the International Law and Globalization Research Group, held a Community Service (PKM) activity entitled “Halal Certification: Opportunities for MSMEs in Bantul Regency in the Era of International Trade.” This activity was held on Saturday, July 18, 2026, in Krapyak Kulon, Bantul Regency, with the aim of increasing the understanding of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) regarding the importance of halal certification. In its implementation, this activity collaborated with the Almuna Berkah Mandiri Islamic Microfinance Institution (LKMS) as a partner in supporting education and mentoring for MSMEs. This program is one of FH UNS’s efforts to strengthen public legal literacy while encouraging business actors’ readiness to face developments in international trade.
This community service activity is chaired by Dr. Erna Dyah Kusumawati, SH, M.Hum., LL.M., as the Head of the Community Service Team of the Faculty of Law, International Law Section, UNS. The program’s implementation is motivated by the large potential of MSMEs in Bantul Regency, which play a role in the community’s economic activities. Based on data from the first semester of 2025, there are approximately 96,360 MSME units in Bantul Regency, dominated by the culinary, fashion, and craft sectors. However, many MSMEs still do not have halal certification, so understanding the certification requirements and process is important to continue to improve.
Halal certification plays a crucial role in providing assurance to consumers while supporting business compliance with applicable legal provisions. Obligations related to halal product assurance are regulated by Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. However, MSMEs still face several obstacles in meeting certification requirements, particularly related to understanding the Halal Product Assurance System (SJPH), limited digital literacy, and preparing the necessary administrative documents. The use of the SIHALAL application is also an aspect requiring assistance to help business owners better understand the certification application process.
In response to this situation, the UNS Faculty of Law Community Service Team provided education on the urgency of halal certification from the perspective of national law and international trade. The material presented covered an understanding of the Halal Product Assurance System, administrative requirements, and certification mechanisms through both the Self-Declare and regular schemes. Participants also received an explanation of the use of the SIHALAL application as a digital service system in the halal certification application process. Furthermore, this activity discussed various obstacles frequently faced by MSMEs and steps that can be taken to overcome them during the application process.
To support participant understanding, the workshop featured speakers from the Yogyakarta Special Region Regional Office of the Ministry of Religious Affairs. The series of activities began with presentations by the community service team and speakers, followed by a hands-on trial of the digital halal certification service system. Through this hands-on experience, participants gained exposure to digital services related to the certification process. This approach is expected to help MSMEs understand the application process more practically, particularly in the face of challenges related to digital literacy and the completeness of administrative documents.
The Head of the Community Service Team, Dr. Erna Dyah Kusumawati, SH, M.Hum., LL.M., stated that this activity supports the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), specifically goal 4 on Quality Education and goal 17 on Partnerships to Achieve the Goals. Support for SDG 4 is realized through increasing legal literacy and the capacity of MSMEs in understanding halal certification. Meanwhile, the contribution to SDG 17 is reflected through the collaboration between Sebelas Maret University, the Ministry of Religious Affairs, and LKMS Almuna Berkah Mandiri. This synergy is expected to strengthen business competitiveness, increase income opportunities, and encourage the implementation of the Halal Product Assurance System in the sustainable MSME production chain in Bantul Regency.
Through this activity, the Faculty of Law (FH) of UNS hopes to increase legal literacy among MSMEs regarding halal certification and encourage more businesses to apply for halal certification after receiving assistance. Strengthening understanding of legal provisions, administrative requirements, and the use of digital services is expected to help businesses navigate the certification process more effectively. In addition to increasing community capacity, the results of this community service activity are also planned to be disseminated through scientific publications, mass media publications, and educational videos. This dissemination is expected to expand the program’s reach and support increased public understanding of halal certification for MSMEs.
Public Relations – FH UNS