FH UNS — Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (FH UNS) menyelenggarakan Seminar Nasional dan Lokakarya Nasional pada Kamis, 20 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan yang berlangsung di lingkungan FH UNS tersebut menjadi ruang akademik untuk membahas berbagai persoalan hukum dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sekaligus membahas penguatan pendidikan hukum berbasis praktik melalui pengembangan laboratorium dan klinik hukum. Pelaksanaan kegiatan ini mempertemukan perspektif akademik dan praktik sebagai bagian dari upaya memperluas diskursus hukum sekaligus merespons kebutuhan pengelolaan badan usaha dan pendidikan tinggi hukum di Indonesia.
Rangkaian kegiatan diawali dengan Seminar Nasional yang bertempat di Aula Gedung 3 Fakultas Hukum UNS dengan fokus pembahasan mengenai kerugian keuangan negara dalam pengelolaan BUMN dan BUMD. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan oleh Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H., serta dilanjutkan dengan keynote speech oleh Dr. Hendro Dewanto, S.H., M.Hum. Pembahasan menyoroti pentingnya tata kelola BUMN dan BUMD yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum sebagai bagian dari upaya mendukung pengelolaan badan usaha sekaligus mencegah terjadinya kerugian keuangan negara.
Dalam seminar tersebut, berbagai persoalan hukum dibahas secara lebih mendalam, antara lain problematika yuridis dalam penentuan kerugian keuangan negara, pertanggungjawaban pidana korporasi dan penegakan hukum tindak pidana korupsi, serta rekonstruksi kebijakan hukum pengelolaan BUMN dan BUMD dalam perspektif kepastian hukum dan perlindungan keuangan negara. Pembahasan tersebut memberikan ruang bagi peserta untuk melihat persoalan pengelolaan BUMN dan BUMD tidak hanya dari aspek regulasi, tetapi juga dari perspektif penegakan hukum, pertanggungjawaban, serta tata kelola kelembagaan. Rangkaian seminar kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab sebagai ruang pertukaran pandangan antara narasumber dan peserta mengenai berbagai persoalan yang berkembang dalam praktik.
Setelah pelaksanaan Seminar Nasional, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Lokakarya Nasional yang bertempat di Gedung 4 Fakultas Hukum UNS. Lokakarya mengangkat tema “Penguatan Peran Laboratorium dan Klinik Hukum sebagai Unit Pelaksana Teknik Kemahiran Hukum pada Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia.” Kegiatan ini menjadi forum untuk membahas posisi, fungsi, serta pengembangan laboratorium dan klinik hukum sebagai bagian dari proses pendidikan tinggi hukum yang mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan keterampilan praktis.
Penguatan laboratorium dan klinik hukum dinilai penting dalam mendukung proses pembelajaran yang memberikan pengalaman lebih dekat dengan praktik hukum. Melalui unit tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai konsep dan norma hukum, tetapi juga memiliki ruang untuk mengembangkan keterampilan dalam menerapkan pengetahuan hukum pada berbagai situasi yang relevan dengan praktik profesi. Pembelajaran berbasis praktik juga menjadi bagian dari upaya pendidikan tinggi hukum dalam mempersiapkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik sekaligus keterampilan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia hukum.
Rangkaian Seminar Nasional dan Lokakarya Nasional tersebut memiliki keterkaitan dengan sejumlah tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Pembahasan mengenai tata kelola BUMN dan BUMD, perlindungan keuangan negara, pertanggungjawaban korporasi, serta penegakan hukum tindak pidana korupsi sejalan dengan SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions, khususnya dalam mendorong tata kelola dan kelembagaan yang akuntabel, transparan, serta mendukung kepastian hukum. Sementara itu, penguatan laboratorium dan klinik hukum berkaitan dengan SDG 4: Quality Education melalui pengembangan pembelajaran yang bermutu dan berbasis pengalaman praktik.
Selain itu, pengembangan laboratorium dan klinik hukum sebagai bagian dari inovasi pembelajaran juga memiliki keterkaitan dengan SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure, terutama dalam pengembangan infrastruktur dan inovasi pendidikan yang mendukung peningkatan kapasitas mahasiswa. Pelibatan berbagai perspektif serta ruang pertukaran pengetahuan dalam seminar dan lokakarya juga mencerminkan SDG 17: Partnerships for the Goals melalui penguatan jejaring dan kolaborasi dalam pengembangan hukum serta pendidikan tinggi hukum.
Melalui penyelenggaraan Seminar Nasional dan Lokakarya Nasional, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret terus mendorong terbentuknya ruang akademik yang mempertemukan kajian hukum, tata kelola, penegakan hukum, serta pendidikan hukum berbasis praktik. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran hukum sekaligus mendorong penguatan kapasitas pendidikan tinggi hukum dalam merespons persoalan hukum yang berkembang di masyarakat. Selain menjadi forum pertukaran gagasan, rangkaian kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat jejaring akademik dan praktik serta menghasilkan pemikiran yang dapat dikembangkan dalam penelitian, pembelajaran, maupun pengembangan kelembagaan di masa mendatang.
Humas – FH UNS
The Faculty of Law (FH) of the Indonesian National University (UNS) Holds a National Seminar and Workshop, Discussing State-Owned Enterprises (BUMN)-Regional-Owned Enterprises (BUMD) Governance and Strengthening Practice-Based Legal Education.
FH UNS — The Faculty of Law of Sebelas Maret University (FH UNS) held a National Seminar and National Workshop on Thursday, August 20, 2026. The series of activities held at the FH UNS provided an academic space to discuss various legal issues in the management of State-Owned Enterprises (BUMN) and Regional-Owned Enterprises (BUMD), while also discussing strengthening practice-based legal education through the development of legal laboratories and clinics. The implementation of these activities brought together academic and practical perspectives as part of an effort to broaden legal discourse while responding to the needs of business entity management and higher legal education in Indonesia.
The series of activities began with a National Seminar held in the Hall of Building 3 of the Faculty of Law, UNS, focusing on the discussion of state financial losses in the management of BUMN and BUMD. The activity began with an opening and remarks by Dr. Muhammad Rustamaji, SH, MH, and continued with a keynote speech by Dr. Hendro Dewanto, SH, M.Hum. The discussion highlighted the importance of accountable, transparent, and legally compliant BUMN and BUMD governance as part of efforts to support business entity management while preventing state financial losses.
The seminar discussed various legal issues in greater depth, including the legal challenges of determining state financial losses, corporate criminal liability and law enforcement for corruption, and the reconstruction of legal policies for managing state-owned enterprises (BUMN) and regionally-owned enterprises (BUMD) from the perspective of legal certainty and state financial protection. The discussion provided participants with a platform to examine the management of BUMN and BUMD not only from a regulatory perspective, but also from the perspective of law enforcement, accountability, and institutional governance. The seminar then continued with a discussion and question-and-answer session to facilitate the exchange of views between speakers and participants on various emerging issues in practice.
Following the National Seminar, the series of activities continued with a National Workshop held in Building 4 of the Faculty of Law, UNS. The workshop raised the theme “Strengthening the Role of Legal Laboratories and Clinics as Implementation Units for Legal Proficiency Techniques in Higher Legal Education in Indonesia.” This activity served as a forum to discuss the position, function, and development of legal laboratories and clinics as part of the higher legal education process that integrates academic knowledge with practical skills.
Strengthening legal laboratories and clinics is considered crucial in supporting the learning process, providing a closer experience with legal practice. Through these units, students not only gain an understanding of legal concepts and norms but also have the opportunity to develop skills in applying legal knowledge to various situations relevant to professional practice. Practice-based learning is also part of the legal higher education institution’s efforts to prepare graduates with both academic abilities and skills aligned with the evolving needs of the legal world.
The series of National Seminars and Workshops are linked to several objectives in the Sustainable Development Goals (SDGs). Discussions on the governance of state-owned enterprises (BUMN) and regionally-owned enterprises (BUMD), state financial protection, corporate accountability, and law enforcement against corruption align with SDG 16: Peace, Justice, and Strong Institutions, particularly in promoting accountable, transparent governance and institutions, and supporting legal certainty. Meanwhile, strengthening legal laboratories and clinics is related to SDG 4: Quality Education through the development of quality, hands-on learning.
Furthermore, the development of legal laboratories and clinics as part of learning innovations is also linked to SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure, particularly in the development of educational infrastructure and innovation that supports student capacity building. The inclusion of diverse perspectives and the exchange of knowledge in seminars and workshops also reflect SDG 17: Partnerships for the Goals by strengthening networks and collaboration in legal development and higher legal education.
Through the National Seminar and National Workshop, the Faculty of Law at Sebelas Maret University continues to foster the creation of an academic space that brings together legal studies, governance, law enforcement, and practice-based legal education. These activities are expected to contribute to the development of legal thought while simultaneously strengthening the capacity of higher legal education institutions to respond to emerging legal issues in society. In addition to serving as a forum for the exchange of ideas, these series of activities are expected to strengthen academic and practical networks and generate ideas that can be developed into future research, learning, and institutional development.
Public Relations – FH UNS