SURAKARTA – Isu Hak Asasi Manusia (HAM), keamanan kawasan, dan keadilan lingkungan kini tidak lagi dapat dipandang secara terpisah. Menjawab tantangan global tersebut, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta resmi menggelar agenda akademik internasional. The 9th Human Rights Conference (9HRC) yang berlangsung pada 10 hingga 12 Agustus 2026. Berpusat di Ballroom UNS Tower serta Gedung Fakultas Hukum UNS, konferensi bergengsi ini mempertemukan ratusan akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi dari 18 yurisdiksi (termasuk Indonesia dan 17 yurisdiksi asing) untuk merumuskan langkah strategis demi masa depan kawasan Asia yang berkelanjutan.
Rangkaian acara diawali dengan sambutan pembuka (Opening Remarks) yang delivered oleh Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah, Dekan Fakultas Hukum UNS Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H., serta Rektor UNS yang diwakili oleh Direktur Akademik UNS Prof. Dr. Ir. Sigit Prastowo, S.Pt., M.P., IPM., ASEAN Eng. Mengusung tema utama “Peace, Security, and Environmental Justice in Asia: Advancing Human Dignity for Sustainable Futures”, konferensi ini menggarisbawahi pentingnya pergeseran paradigma dalam memandang keamanan. Di tengah ancaman perubahan iklim dan dinamika geopolitik, keamanan tidak boleh lagi dimaknai sebatas ketiadaan konflik fisik atau militer, melainkan sebagai kondisi nyata terwujudnya keadilan ekologis, sosial, dan kemanusiaan. Pendekatan lintas disiplin yang melibatkan ilmu hukum, politik, pembangunan, dan tata kelola lingkungan menjadi kunci utama dalam menegakkan martabat manusia antar-generasi.
Penyelenggaraan 9HRC diprakarsai oleh tiga convenor utama, yaitu Dr. Erna Dyah Kusumawati (Fakultas Hukum UNS), Dr. Al Khanif (CHRM2 Universitas Jember), dan Prof. Simon Butt (SSEAC University of Sydney). Acara ini terlaksana atas kerja sama konsorsium lembaga akademik dan institusi penegak HAM internasional maupun nasional, di antaranya Fakultas Hukum UNS, Centre for Human Rights, Multiculturalism, and Migration (CHRM2) Universitas Jember, Sydney Southeast Asia Centre (SSEAC) University of Sydney, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), SEPAHAM Indonesia, Indonesian Scholar Network on Freedom of Religion or Belief (ISFORB), Nanzan University (Jepang), Universiti Malaya (Malaysia), serta No Leprosy Remains (NLR).
Selama tiga hari pelaksanaan, rangkaian kegiatan diisi dengan workshop penulisan jurnal, diseminasi laporan publikasi, 49 sesi panel paralel (parallel panel sessions) yang terbagi ke dalam 14 panel streams, serta 3 Sesi Pleno utama. Plenary Session 1 bertajuk “Access to Justice and The Rule of Court at National and International Context” menghadirkan tiga pembicara kunci, yaitu David Saitoh (Acting External Relations Adviser to the Presidency of the International Criminal Court), Dr. Pan Mohamad Faiz (Mahkamah Konstitusi RI), dan Prof. Simon Butt (Director of CAPLUS, University of Sydney Law School). Plenary Session 2 yang mengusung topik “Civil Liberty in the Digital Era: Limits and Challenges”menghadirkan Dr. Uli Parulian Sihombing (Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM) dan Fransisca Fitri (Chair of Board of Executive YAPPIKA). Sementara itu, Plenary Session 3 bertema “Eliminating Discrimination Against Vulnerable Group” diisi oleh Prof. Antoinette G. am Zehnhoff-Dinnesen (Emeritus Professor University of Munster & Wakil Presiden German-Indonesian Society for Medicine), Prof. Tantut Susanto (Guru Besar Keperawatan Kesehatan Masyarakat Universitas Jember), dan Dr. Mohammad Hasan Ansori (Direktur Eksekutif The Habibie Center).
Selain itu, guna mengakomodasi peneliti lokal dan regional, panitia juga menyediakan Bahasa Indonesia Track. Melalui dialog akademis yang inklusif dan komprehensif ini, The 9th Human Rights Conference diharapkan tidak hanya memperkuat jejaring riset dan kolaborasi antar-lembaga di Asia, tetapi juga menghasilkan rekomendasi berbasis bukti (evidence-based recommendations) yang kontributif bagi perumusan kebijakan publik dan penegakan HAM di tingkat regional maupun internasional.