FH UNS — Tim Pengabdi Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui skema Pengabdian Masyarakat Hibah Riset Grup (PKM HRG) Tahun Akademik 2026 bersama BUMDes Sidowayah Sinergi di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Kegiatan ini mengusung tema “Pendampingan Penyusunan SOP, Perjanjian Kerja Sama dan Manajemen Keuangan BUMDes Berbasis Good Village Governance” sebagai upaya memperkuat tata kelola kelembagaan dan instrumen hukum dalam mendukung pengelolaan BUMDes secara profesional dan berkelanjutan. Pendampingan tersebut juga menjadi wujud kontribusi Fakultas Hukum UNS dalam menerapkan keilmuan hukum melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan kelembagaan desa.
Kegiatan diawali dengan sambutan dari perwakilan Fakultas Hukum UNS yang menyampaikan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam mendukung penguatan kelembagaan desa. Sambutan tersebut kemudian dilanjutkan oleh Kepala Desa Sidowayah yang menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pendampingan serta pentingnya penguatan tata kelola BUMDes dalam mengembangkan potensi yang dimiliki desa. Selanjutnya, Direktur BUMDes Sidowayah Sinergi menyampaikan kondisi dan potensi unit usaha BUMDes sekaligus berbagai kebutuhan dalam penguatan pengelolaan kelembagaan dan kegiatan usaha. Rangkaian sambutan tersebut menjadi pengantar untuk membangun kesamaan pemahaman antara tim pengabdi, pemerintah desa, dan pengurus BUMDes mengenai pentingnya tata kelola yang baik dalam mendukung keberlanjutan BUMDes.
BUMDes Sidowayah Sinergi memiliki sejumlah potensi unit usaha yang dapat dikembangkan, mulai dari sektor pariwisata, pertanian modern, hingga budidaya. Potensi tersebut menjadi modal penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Namun, pengembangan berbagai unit usaha tersebut perlu diiringi dengan tata kelola internal yang kuat agar kegiatan operasional dapat berjalan secara tertib, profesional, transparan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) sumber daya manusia, Perjanjian Kerja Sama (PKS), serta manajemen keuangan menjadi bagian penting yang perlu terus dioptimalkan.
Pada sesi utama, Tim Pengabdi Bagian Hukum Acara FH UNS menyampaikan materi mengenai penguatan tata kelola organisasi dan instrumen hukum BUMDes. Materi mencakup pentingnya SOP sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme kerja pengurus agar kegiatan operasional dapat berlangsung secara lebih terarah. Selain itu, penyusunan PKS dibahas sebagai instrumen hukum yang memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, serta hubungan hukum para pihak dalam setiap kerja sama yang dilakukan oleh BUMDes. Aspek manajemen keuangan juga menjadi bagian dari materi pendampingan untuk mendorong pengelolaan keuangan yang lebih tertib, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan problem solving bersama pengurus BUMDes Sidowayah Sinergi. Dalam sesi tersebut, pengurus BUMDes diberikan ruang untuk menyampaikan berbagai kondisi, kebutuhan, serta permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan organisasi dan unit usaha. Tim pengabdi kemudian bersama-sama mengidentifikasi persoalan dan mendiskusikan alternatif penyelesaian yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi serta karakteristik BUMDes Sidowayah Sinergi. Proses ini menjadikan pendampingan tidak sekadar memberikan solusi dari perspektif akademik, tetapi juga membangun ruang kolaborasi aktif agar hasil pendampingan dapat diterapkan secara nyata dan berkelanjutan.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat dan batik sebagai bentuk apresiasi sekaligus simbol penguatan hubungan kemitraan antara Fakultas Hukum UNS dan BUMDes Sidowayah Sinergi. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk menjaga keberlanjutan hubungan kerja sama dalam mendukung pengembangan kapasitas dan tata kelola BUMDes. Melalui kegiatan PKM HRG Tahun Akademik 2026, Tim Pengabdi Bagian Hukum Acara FH UNS berharap pendampingan yang diberikan dapat meningkatkan pemahaman pengurus mengenai manajemen organisasi dan hukum kerja sama, sekaligus memperkuat instrumen tata kelola yang dapat diterapkan dalam kegiatan operasional BUMDes.
Dengan penguatan tata kelola dan instrumen hukum tersebut, BUMDes Sidowayah Sinergi diharapkan mampu mengoptimalkan potensi unit usahanya secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan yang semakin baik diharapkan dapat mendukung pengembangan potensi ekonomi Desa Sidowayah sekaligus meningkatkan manfaat keberadaan BUMDes bagi masyarakat. Kegiatan ini sekaligus mempertegas peran Fakultas Hukum UNS dalam memberikan kontribusi keilmuan yang aplikatif bagi penguatan kelembagaan dan pembangunan masyarakat desa secara berkelanjutan.
