Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret menyelenggarakan penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Komisi Yudisial Republik Indonesia pada Kamis, 16 April 2026 di Aula Gedung III FH UNS. Penandatanganan dilakukan oleh pimpinan Universitas Sebelas Maret dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagai bentuk penguatan sinergi kelembagaan dalam bidang pendidikan, pengembangan keilmuan, penelitian, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperluas kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga negara guna mendukung pembangunan hukum nasional.
Setelah penandatanganan kerja sama, kegiatan dilanjutkan dengan kuliah umum bertema Komisi Yudisial Penyempurna Kekuasaan Kehakiman yang menghadirkan Dr. H. Abdul Khair Ramadhan, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. sebagai narasumber, serta dimoderatori oleh Dr. Dara Puspita, S.H., M.H.. Para narasumber memaparkan peran strategis Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagai bagian penting dari sistem peradilan di Indonesia. Materi yang disampaikan juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara independensi kekuasaan kehakiman dengan mekanisme pengawasan etik yang akuntabel.
Kuliah umum ini diikuti sekitar 150 mahasiswa FH UNS dan berlangsung secara interaktif. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi selama sesi pemaparan maupun diskusi dengan mengajukan berbagai pertanyaan mengenai reformasi peradilan, integritas hakim, serta tantangan penegakan hukum di Indonesia. Kegiatan ini menjadi bagian dari skema pembelajaran kemahasiswaan berbasis penguatan kompetensi akademik dan wawasan praktis, sehingga mahasiswa tidak hanya memperoleh teori di ruang kelas, tetapi juga perspektif langsung dari praktisi dan pemangku kebijakan.
Melalui kegiatan ini, FH UNS menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan pimpinan Universitas Sebelas Maret untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang kolaboratif, relevan, dan berdampak. Kerja sama ini juga mendukung pencapaian SDG 4 Quality Education, SDG 16 Peace, Justice and Strong Institutions, dan SDG 17 Partnerships for the Goals. Dampak nyata kegiatan ini terlihat dari bertambahnya pemahaman mahasiswa mengenai sistem peradilan nasional, terbukanya peluang kolaborasi lanjutan, serta semakin kuatnya hubungan antara dunia akademik dengan lembaga negara.
UNS Faculty of Law Holds MoU Signing and Public Lecture with the Indonesian Judicial Commission
The Faculty of Law, Sebelas Maret University, held a Memorandum of Understanding signing with the Judicial Commission of the Republic of Indonesia on Thursday, April 16, 2026, in the Hall of Building III of the Faculty of Law, UNS. The signing was carried out by the leadership of Sebelas Maret University and the Chair of the Judicial Commission of the Republic of Indonesia as a form of strengthening institutional synergy in the fields of education, scientific development, research, and human resource capacity building. This activity is a strategic step in expanding collaboration between universities and state institutions to support national legal development.
After the signing of the cooperation agreement, the activity continued with a public lecture entitled ” The Judicial Commission for the Improvement of Judicial Power ” which presented Dr. H. Abdul Khair Ramadhan, SH, MH and Prof. Dr. Hari Purwadi, SH, M.Hum. as speakers, and moderated by Dr. Dara Puspita, SH, MH. The speakers explained the strategic role of the Judicial Commission in maintaining the honor, dignity, and behavior of judges as an important part of the judicial system in Indonesia. The material presented also highlighted the importance of balance between the independence of judicial power and an accountable ethical oversight mechanism.
The public lecture, attended by approximately 150 UNS Faculty of Law students, was interactive. Participants demonstrated high enthusiasm during the presentation and discussion sessions, raising various questions regarding judicial reform, judicial integrity, and the challenges of law enforcement in Indonesia. This activity was part of a student learning program based on strengthening academic competencies and practical insights, ensuring students gained not only classroom theory but also firsthand perspectives from practitioners and policymakers.
Through this activity, the Faculty of Law (FH) of Universitas Sebelas Maret (UNS) affirmed its commitment to supporting the leadership of Universitas Sebelas Maret’s policy of providing collaborative, relevant, and impactful higher education. This collaboration also supports the achievement of SDG 4 Quality Education , SDG 16 Peace, Justice and Strong Institutions , and SDG 17 Partnerships for the Goals . The tangible impact of this activity is seen in the students’ increased understanding of the national justice system, the opening of opportunities for further collaboration, and the strengthening of relationships between the academic world and state institutions.