Uji Publik Model Kebijakan Ketahanan Ekonomi Keluarga Berbasis Networked Governance melalui KDMP untuk Terminasi Kemiskinan Ekstrem

FH UNS — Tim Riset Penelitian Unggulan Terapan (PUT-B) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret melaksanakan Uji Publik Model Kebijakan Ketahanan Ekonomi Keluarga Berbasis Networked Governance melalui KDMP untuk Terminasi Kemiskinan Ekstrem pada Rabu, 5 Agustus 2026, bertempat di Aula Kantor Desa Kapencar, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Penelitian Unggulan Terapan (PUT-B) Tahun 2026 yang diketuai oleh Dr. Itok Dwi Kurniawan,S.H.,M.H. serta diarahkan untuk menguji dan menyempurnakan model kebijakan yang dikembangkan berdasarkan kondisi dan kebutuhan intervensi di daerah.

Uji publik tersebut melibatkan berbagai aktor pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam program terminasi kemiskinan ekstrem dan eliminasi stunting, mulai dari unsur pemerintah daerah, kader, hingga pelaku intervensi di tingkat masyarakat. Kehadiran berbagai pihak tersebut menjadi penting untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan program, sekaligus memastikan model kebijakan yang dirumuskan dapat mengakomodasi kondisi dan dinamika yang berkembang di lapangan.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala DPPKBPPPA dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyakarat dan Desa Kabupaten Wonosobo hadir sebagai narasumber. Keduanya memberikan tanggapan dan umpan balik terhadap temuan penelitian, sekaligus berbagi pengalaman mengenai berbagai bentuk intervensi yang telah dilakukan di daerah. Masukan tersebut menjadi bahan penting bagi tim peneliti dalam melihat kesesuaian model dengan kebutuhan implementasi kebijakan serta mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan penguatan.

Uji publik ini juga menjadi ruang untuk mengurai sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program, khususnya terkait data intervensi, potensi tumpang tindih kebijakan, serta belum seragamnya pemahaman mengenai program di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun pemerintah provinsi. Melalui dialog antara peneliti dan para pemangku kepentingan, berbagai persoalan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk membangun pola koordinasi dan kolaborasi yang lebih efektif. Kabupaten Wonosobo sebagai lokasi intervensi diharapkan dapat menjadi salah satu contoh praktik baik dalam pengembangan kebijakan terminasi kemiskinan ekstrem dan eliminasi stunting ke depan.

Melalui kegiatan ini, Tim Riset PUT-B FH UNS memperoleh masukan empiris dan perspektif pemangku kepentingan untuk menyempurnakan model kebijakan yang dikembangkan. Hasil uji publik diharapkan tidak hanya memperkuat kualitas penelitian, tetapi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sosial, khususnya dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan mendukung upaya terminasi kemiskinan ekstrem di daerah.

Humas – FH UNS


Leave a Reply