Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dirangkaikan dengan diskusi publik pada Rabu, 29 April 2026, bertempat di Ruang Pertamina Gedung 4 Fakultas Hukum UNS. Kegiatan ini merupakan bagian dari skema pembelajaran kemahasiswaan berbasis kolaborasi institusional, yang mengintegrasikan aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam isu hak asasi manusia.
Penandatanganan PKS dilakukan oleh Dekan Fakultas Hukum UNS bersama Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI, Dr. Henry Silka Innah, S.Hut., M.T., sebagai bentuk penguatan kerja sama kelembagaan yang berorientasi pada pengembangan keilmuan hukum dan peningkatan kapasitas akademik. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengantar diskusi oleh Dr. Atnike Nova Sigiro, M.Sc. selaku Komisioner/Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM RI, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga negara dalam mendorong pemajuan HAM di Indonesia.
Diskusi publik mengangkat tema “SNP Hak atas Pangan: Melihat Kembali Realisasi Pemenuhan Hak atas Pangan di Indonesia” dengan menghadirkan Endang Sri Melani, S.Sos., M.H. selaku Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM sebagai pemateri, serta dimoderatori oleh Ronny Limbong. Kegiatan ini melibatkan sivitas akademika dan mitra eksternal dengan estimasi lebih dari 100 peserta, sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pemahaman terkait isu pemenuhan hak atas pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Melalui kegiatan ini, Fakultas Hukum UNS menegaskan komitmen pimpinan Universitas Sebelas Maret dalam memperkuat sinergi strategis dengan lembaga negara guna mendukung pengembangan keilmuan hukum yang responsif terhadap isu-isu aktual. Keg iatan ini juga sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 2 (Zero Hunger), Tujuan 10 (Reduced Inequalities), dan Tujuan 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions).
Secara nyata, kegiatan ini menghasilkan penguatan kerja sama kelembagaan melalui penandatanganan PKS, peningkatan kapasitas akademik mahasiswa dan dosen dalam isu HAM, serta terbukanya peluang kolaborasi lanjutan dalam penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, sinergi antara Fakultas Hukum UNS dan Komnas HAM RI diharapkan dapat memberikan kontribusi berkelanjutan dalam mendorong pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.
Signing of PKS and Public Discussion between UNS and Komnas HAM RI
The Faculty of Law of the University of Sebelas Maret together with the National Human Rights Commission of the Republic of Indonesia held the signing of a Cooperation Agreement (PKS) coupled with public discussions on Wednesday, April 29, 2026, located in the Pertamina Room of Building 4 of the Faculty of Law UNS. This activity is part of an institutional collaboration-based student learning scheme, which integrates aspects of education, research, and community service in human rights issues.
The signing of the PKS was carried out by the Dean of the Faculty of Law of UNS with the Secretary General of Komnas HAM RI, Dr. Henry Silka Innah, S.Hut., M.T., as a form of strengthening institutional cooperation oriented towards the development of law science and increasing academic capacity. The activity then continued with an introduction to the discussion by Dr. Atnike Nova Sigiro, M.Sc. as Commissioner / Coordinator of Human Rights Advancement Subcommitment Komnas HAM RI, which emphasizes the importance of collaboration between universities and state institutions in encouraging the promotion of human rights in Indonesia.
The public discussion raised the theme “SNP Food Right: Looking Back at the Realization of the Fulfillment of Food Rights in Indonesia” by presenting Endang Sri Melani, S.Sos., M.H. as the Head of the Human Rights Advancement Support Bureau as a speaker, and moderated by Ronny Limbong. This activity involves the academic community and external partners with an estimate of more than 100 participants, thus having a direct impact on improving understanding related to the issue of the fulfillment of food rights as part of human rights.
Through this activity, the Faculty of Law of UNS affirmed the commitment of the leadership of the University of Sebelas Maret in strengthening strategic synergies with state institutions to support the development of legal knowledge that is responsive to actual issues. This activity is also in line with the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs), especially Goals 2 (Zero Hunger), Goals 10 (Reduced Inequalities), and Goals 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions).
In fact, this activity resulted in strengthening institutional cooperation through the signing of PKS, increasing the academic capacity of students and lecturers in human rights issues, as well as the opening of advanced collaboration opportunities in research, education, and community service. Thus, the synergy between the Faculty of Law of UNS and Komnas HAM RI is expected to contribute continuously in encouraging the fulfillment of human rights in Indonesia.