FH UNS – Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (FH UNS) bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Sinergitas Perguruan Tinggi dan Kesbangpol untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional” pada Selasa, 23 September 2025, di Aula Gedung 3 Fakultas Hukum UNS. Kegiatan ini merupakan bagian dari Skema Pembelajaran Kemahasiswaan yang bertujuan memperkuat wawasan kebangsaan dan komitmen bela negara di kalangan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat.
Acara diawali dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Fakultas Hukum UNS dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh Dekan FH UNS, Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Penelitian, Dr. Sasmini, S.H., LL.M., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Jadmiko Anom Husodo, S.H., M.H., para Ketua Program Studi FH UNS, seluruh Kepala Bagian FH UNS, Plt. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, H. Pradhana Agung Nugraha, S.STP., M.M., beserta jajaran, perwakilan BEM dan ORMAWA, serta mahasiswa FH UNS sebagai peserta.
Dalam pidato sambutan pembuka, Dekan FH UNS, Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H., menyinggung peristiwa demonstrasi yang terjadi di Kota Solo pada Agustus 2025 lalu. Ia menekankan bahwa nikmat terbesar sebuah bangsa terletak pada ketenteramannya. Demonstrasi, menurutnya, memang perlu didukung, tetapi harus disertai dengan ide besar yang jelas. Tanpa gagasan yang kuat, protes hanya akan menimbulkan kekacauan. Beliau juga menegaskan bahwa mahasiswa harus bijaksana dalam menyampaikan kritik, baik di media sosial maupun di ruang publik, agar tidak terjebak hoaks. Posisi mahasiswa sangat strategis, bukan sekadar sebagai penggerak aksi, tetapi juga penggagas solusi dan teladan dalam menyuarakan aspirasi bangsa.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, H. Pradhana Agung Nugraha, S.STP., M.M., menyampaikan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak yang tetap memiliki batasan. Ia menilai mahasiswa sebagai harapan besar bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045, generasi penerus yang akan membawa bangsa menghadapi dinamika global. Dalam pandangannya, tantangan ketahanan nasional tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam negeri, seperti ketimpangan distribusi teknologi, ancaman narkoba, radikalisme, hoaks, polarisasi politik, serta persoalan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, Kesbangpol, dan masyarakat. Sinergi ini dipandang bukan sekadar kebutuhan, melainkan strategi penting dalam menjaga stabilitas nasional dan memperkuat persatuan bangsa.
Seminar yang dipandu oleh Dr. Dara Pustika Sukma, S.H., M.H. selaku moderator ini menghadirkan tujuh narasumber lintas bidang dengan paparan komprehensif mencakup aspek ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, hingga keamanan nasional.
Dr. Ayub Torry Satriyo Kusumo, S.H., M.H. membahas tantangan globalisasi dan teknologi dalam era Society 5.0. Ia menekankan pentingnya kolaborasi multipihak melalui model Pentahelix (pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media) sebagai strategi menjaga stabilitas nasional. Bentuk kolaborasi berupa riset bersama, forum dialog, pendidikan politik, hingga pemanfaatan teknologi informasi diyakini mampu meningkatkan kesadaran politik, mencegah konflik sosial, dan memperkuat identitas nasional.
Prof. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H. menyoroti pentingnya pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan di lingkungan kampus. Dengan dasar UUD 1945 dan UU No. 23/2019, ia menjelaskan lima dimensi bela negara serta konsep kampus sebagai “miniatur negara.” Strategi implementasi dapat dilakukan melalui integrasi kurikulum, pembinaan organisasi mahasiswa, kolaborasi dengan pemerintah, serta penguatan literasi digital. Mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan, influencer sosial, sekaligus garda demokrasi yang kritis dan berintegritas.
Prof. Dr. Waluyo, S.H., M.Si. menegaskan kembali pentingnya sinergi Pentahelix di tengah tantangan global. Ia menekankan peran tridharma perguruan tinggi, tugas Kesbangpol dalam pengelolaan politik dan persatuan bangsa, serta posisi masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Kolaborasi berbasis regulasi melalui riset, forum dialog, dan program PKM dinilai efektif untuk mencegah konflik sosial serta memperkuat persatuan nasional.
Dr. Andina Elok Puri Maharani, S.H., M.H. menguraikan keterkaitan demokrasi dan ketahanan nasional. Ia menyoroti penurunan indeks demokrasi, ancaman militerisme, patronase politik-ekonomi, serta lemahnya tata kelola pemerintahan daerah. Tantangan ini semakin diperparah oleh politik identitas dan maraknya korupsi. Solusi yang ditawarkan meliputi reformasi hukum, penguatan meritokrasi, pemberantasan patronase, reformasi sistem kepartaian, serta kolaborasi perguruan tinggi dengan pemerintah dalam penyusunan kebijakan berbasis data.
Dr. Gayatri Dyah Suprobowati, S.H., M.H. menekankan dampak globalisasi yang melahirkan kesenjangan sosial. Ia menegaskan bahwa Pancasila merupakan pandangan dunia visioner yang mampu meredam paham ekstrem. Menurutnya, keragaman budaya Indonesia adalah modal besar menghadapi globalisasi. Ia mendorong konsep bela negara era digital melalui literasi media sosial dan aktualisasi nilai Pancasila dalam ruang digital sebagai bentuk pertahanan bangsa modern.
Dr. Solikhah, S.H., M.H. menyoroti pentingnya moderasi beragama dalam memperkuat ketahanan nasional. Merujuk pada Indeks Kerukunan Umat Beragama 2024, ia menunjukkan posisi Jawa Tengah di peringkat sembilan. Mahasiswa, menurutnya, memiliki peran strategis dalam membangun kerukunan, mencegah ekstremisme, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Strategi implementasi dapat dilakukan melalui edukasi, pengembangan kurikulum, serta optimalisasi peran mahasiswa sebagai pelopor moderasi beragama.
Dr. Anang Setiyawan, S.H., M.H. menutup sesi dengan menekankan konsep Collaborative Security yang memadukan pendekatan human security, national security, dan sphere of peace. Ia menyoroti lemahnya koordinasi data, minimnya riset berbasis bukti, serta ancaman radikalisasi digital. Model Pentahelix kembali ditegaskan sebagai solusi strategis, dengan tujuan lahirnya kebijakan proaktif berbasis data, penguatan ketahanan ideologi, serta terciptanya lingkungan damai melalui sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, masyarakat, swasta, dan media.
Setelah pemaparan dari para narasumber, tanya jawab interaktif antara narasumber dan mahasiswa turut mewarnai jalannya seminar. Narasumber merespons secara mendalam dan memberikan solusi aplikatif, sehingga memperkaya pemahaman peserta mengenai ketahanan nasional.
Dekan FH UNS menegaskan komitmen fakultas untuk terus menghadirkan ruang akademik yang kritis, dialogis, dan solutif. FH UNS berupaya mendukung mahasiswa agar berperan aktif sebagai agen perubahan yang mampu menjaga ketahanan nasional, menyampaikan kritik secara etis, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan bangsa.
Kegiatan ini mendukung pencapaian SDGs poin 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions) melalui penguatan tata kelola yang adil dan stabil, serta SDGs poin 4 (Quality Education) melalui pengembangan kapasitas mahasiswa dalam literasi hukum, kebangsaan, dan ketahanan nasional.
Seminar ini menghasilkan sejumlah dampak nyata, di antaranya meningkatnya literasi mahasiswa FH UNS terkait isu ketahanan nasional, terbentuknya kesadaran kolektif mengenai peran strategis mahasiswa dalam menjaga persatuan bangsa, serta terjalinnya jejaring kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat. Outcome ini mempertegas posisi mahasiswa FH UNS sebagai agen perubahan yang tidak hanya kritis, tetapi juga solutif dan visioner.
Humas – FH UNS
English Version :
UNS Faculty of Law and Central Java’s National Unity and Politics Agency Strengthen Synergy to Achieve National Resilience
FH UNS – The Faculty of Law, Sebelas Maret University ( FH UNS ), in collaboration with the National Unity and Politics Agency (Kesbangpol) of Central Java Province, held a National Seminar entitled “Synergy between Higher Education and Kesbangpol to Realize National Resilience” on Tuesday, September 23, 2025, in the Hall of Building 3 of the Faculty of Law, UNS . This activity is part of the Student Learning Scheme which aims to strengthen national insight and commitment to national defense among academics, students, and the community.
The event began with the signing of a cooperation agreement between the Faculty of Law UNS and the National Unity and Politics Agency of Central Java Province. This activity was attended by the Dean of FH UNS , Dr. Muhammad Rustamaji, SH, MH, Vice Dean for Academic and Research Affairs, Dr. Sasmini, SH, LL.M., Vice Dean for Student Affairs and Alumni, Dr. Jadmiko Anom Husodo, SH, MH, Heads of Study Programs of FH UNS , all Heads of Sections of FH UNS , Acting Head of the Kesbangpol Agency of Central Java Province, H. Pradhana Agung Nugraha, S.STP., MM, along with staff, representatives of BEM and ORMAWA, and FH UNS students as participants.
In his opening remarks, the Dean of the Faculty of Law, UNS , Dr. Muhammad Rustamaji, SH, MH, touched on the demonstrations that took place in Solo in August 2025. He emphasized that a nation’s greatest blessing lies in its peace. Demonstrations, he argued, do need to be supported, but they must be accompanied by clear, big ideas. Without strong ideas, protests will only lead to chaos. He also emphasized that students must be wise in conveying criticism, both on social media and in public spaces, to avoid being trapped by hoaxes. Students’ position is very strategic, not only as drivers of action, but also as initiators of solutions and role models in voicing the nation’s aspirations.
Meanwhile, the Acting Head of the Kesbangpol Agency of Central Java Province, H. Pradhana Agung Nugraha, S.STP., MM, stated that freedom of expression is a right that still has limitations. He views students as a great hope for the realization of Golden Indonesia 2045, the next generation who will lead the nation to face global dynamics. In his view, challenges to national resilience come not only from abroad, but also from within the country, such as the unequal distribution of technology, the threat of drugs, radicalism, hoaxes, political polarization, and economic and social issues. Therefore, he emphasized the importance of synergy between universities, Kesbangpol, and the community. This synergy is seen not only as a necessity, but as an important strategy in maintaining national stability and strengthening national unity.
The seminar, moderated by Dr. Dara Pustika Sukma, SH, MH, presented seven speakers from various fields with comprehensive presentations covering aspects of ideology, politics, social, culture, economy, and national security.
Dr. Ayub Torry Satriyo Kusumo, SH, MH, discussed the challenges of globalization and technology in the Society 5.0 era. He emphasized the importance of multi-stakeholder collaboration through the Pentahelix model (government, academics, business actors, the public, and the media) as a strategy for maintaining national stability. Collaboration in the form of joint research, dialogue forums, political education, and the use of information technology is believed to be able to increase political awareness, prevent social conflict, and strengthen national identity.
Prof. Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH, MH, highlighted the importance of national defense education and national insight on campus. Based on the 1945 Constitution and Law No. 23/2019, he explained the five dimensions of national defense and the concept of the campus as a “miniature state.” Implementation strategies can be implemented through curriculum integration, student organization development, collaboration with the government, and strengthening digital literacy. Students are expected to become agents of change, social influencers, and critical and integral defenders of democracy.
Prof. Dr. Waluyo, SH, M.Sc., reiterated the importance of Pentahelix synergy amidst global challenges. He emphasized the role of the Tri Dharma of Higher Education, the role of Kesbangpol in managing politics and national unity, and the role of society as both subject and object of development. Regulation-based collaboration through research, dialogue forums, and Community Service Programs (PKM) is considered effective in preventing social conflict and strengthening national unity.
Dr. Andina Elok Puri Maharani, SH, MH, outlined the relationship between democracy and national resilience. She highlighted the decline in the democracy index, the threat of militarism, political-economic patronage, and weak regional governance. These challenges are further exacerbated by identity politics and rampant corruption. The solutions offered include legal reform, strengthening meritocracy, eradicating patronage, reforming the party system, and collaboration between universities and the government in developing data-driven policies.
Dr. Gayatri Dyah Suprobowati, SH, MH, emphasized the impact of globalization on social inequality. She emphasized that Pancasila is a visionary worldview capable of curbing extremist ideologies. She believes that Indonesia’s cultural diversity is a significant asset in facing globalization. She promoted the concept of national defense in the digital era through social media literacy and the actualization of Pancasila values in the digital space as a form of modern national defense.
Dr. Solikhah, SH, MH, highlighted the importance of religious moderation in strengthening national resilience. Referring to the 2024 Interfaith Harmony Index, she highlighted Central Java’s ninth position. She argued that students play a strategic role in building harmony, preventing extremism, and upholding humanitarian values. Implementation strategies can be implemented through education, curriculum development, and optimizing the role of students as pioneers of religious moderation.
Dr. Anang Setiyawan, SH, MH, closed the session by emphasizing the concept of Collaborative Security, which combines human security, national security, and the sphere of peace. He highlighted weak data coordination, the lack of evidence-based research, and the threat of digital radicalization. He reiterated the Pentahelix model as a strategic solution, aiming to generate proactive, data-driven policies, strengthen ideological resilience, and create a peaceful environment through synergy between universities, government, communities, the private sector, and the media.
Following the presentations by the speakers, an interactive question-and-answer session between the speakers and students enlivened the seminar. The speakers responded in-depth and offered practical solutions, enriching the participants’ understanding of national resilience.
The Dean of the Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya, emphasized the faculty’s commitment to continuously providing a critical, dialogical, and solution-oriented academic space. The Faculty strives to support students in actively participating as agents of change, capable of maintaining national resilience, conveying criticism ethically, and contributing to national development.
This activity supports the achievement of SDGs point 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions) by strengthening fair and stable governance, as well as SDGs point 4 (Quality Education) by developing student capacity in legal literacy, nationality, and national resilience.
The seminar produced several tangible impacts, including increased literacy among UNS Faculty of Law students regarding national resilience issues, the formation of a collective awareness of students’ strategic role in maintaining national unity, and the establishment of collaborative networks between universities, the government, and the community. These outcomes affirmed UNS Faculty of Law students’ position as agents of change, not only critical but also solution-oriented and visionary.
Public Relations – FH UNS