FH UNS – Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (FH UNS) menyelenggarakan Sosialisasi dan Pendampingan Pengisian Instrumen Survei Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) pada Rabu, 24 September 2025, bertempat di Ruang Sidang II Lantai 2 Gedung Setiono Fakultas Hukum UNS. Kegiatan ini merupakan bagian dari skema Pembelajaran Kemahasiswaan yang bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
Acara dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum UNS Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Non-Akademik Dr. Waluyo, S.H., M.Si., Ketua Satgas PPK UNS Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si. beserta jajaran, serta jajaran pimpinan fakultas yang meliputi Kaprodi S1 Ilmu Hukum, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Subbagian, dan perwakilan tenaga kependidikan.
Dalam sambutannya, Dekan FH UNS Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. menegaskan komitmen pimpinan fakultas untuk mendukung sepenuhnya upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus. Menurut beliau, kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung visi UNS menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional, dengan memastikan tersedianya lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan berkeadilan.
Agenda kegiatan difokuskan pada pendampingan teknis pengisian instrumen survei PPK yang difasilitasi oleh Satgas PPK UNS. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang pembahasan penting terkait sinergi antara pimpinan fakultas, tenaga kependidikan, dan Satgas PPK UNS dalam mengoptimalkan implementasi instrumen tersebut. Dari hasil diskusi, disepakati tindak lanjut berupa integrasi kebijakan, peningkatan literasi anti-kekerasan, serta penguatan budaya akademik yang aman dan inklusif.
Kegiatan ini selaras dengan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 5 (Kesetaraan Gender), dan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), karena mendorong terciptanya ruang belajar yang aman, anti diskriminatif, serta tata kelola kelembagaan yang responsif terhadap isu kekerasan.
Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesiapan FH UNS dalam menerapkan instrumen survei PPK secara lebih terstruktur dan konsisten. Hal ini diharapkan mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif, memperkuat perlindungan terhadap seluruh sivitas akademika, dan menjadi pijakan nyata bagi terbentuknya budaya kampus yang aman, inklusif, dan berkeadilan.
Humas – FH UNS
English Version
UNS Faculty of Law Holds PPK Survey Instrument Socialization to Create a Safe and Inclusive Campus
FH UNS – The Faculty of Law, Sebelas Maret University ( FH UNS ) held a Socialization and Assistance for Completing the Violence Prevention and Handling (PPK) Survey Instrument on Wednesday, September 24, 2025, at the Meeting Room II, 2nd Floor, Setiono Building, Faculty of Law, UNS . This activity is part of the Student Learning scheme which aims to create a safe, healthy, and free educational environment from all forms of violence.
The event was attended by the Dean of the Faculty of Law UNS Dr. Muhammad Rustamaji, SH, MH, Deputy Dean for Non-Academic Affairs Dr. Waluyo, SH, M.Si., Head of the UNS PPK Task Force Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si. and staff, as well as faculty leaders including the Head of the Undergraduate Program in Law, Head of the Administration Section, Heads of Subsections, and representatives of educational staff.
In his remarks, the Dean of the Faculty of Law, UNS , Dr. Muhammad Rustamaji, SH, MH, emphasized the faculty leadership’s commitment to fully support efforts to prevent and address violence on campus. He stated that this initiative is a strategic step in supporting UNS’s vision of becoming a leading international center for the development of science, technology, and the arts, by ensuring a safe, inclusive, and equitable academic environment.
The activity’s agenda focused on technical assistance in completing the PPK survey instrument, facilitated by the UNS PPK Task Force . Furthermore, this activity also provided a platform for important discussions regarding synergy between faculty leaders, educational staff, and the UNS PPK Task Force in optimizing the instrument’s implementation. The discussion resulted in agreed follow-up actions, including policy integration, increased anti-violence literacy, and strengthening a safe and inclusive academic culture.
This activity is in line with SDG 4 (Quality Education), SDG 5 (Gender Equality), and SDG 16 (Peace, Justice, and Resilient Institutions), as it encourages the creation of safe, anti-discriminatory learning spaces, as well as institutional governance that is responsive to issues of violence.
The outcome of this activity is an increased readiness of the UNS Faculty of Law to implement the PPK survey instrument in a more structured and consistent manner. This is expected to create a conducive academic climate, strengthen protection for the entire academic community, and serve as a concrete foundation for the development of a safe, inclusive, and equitable campus culture.
Public Relations – FH UNS