Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat dianggap sakral yang mengakibatkan setiap orang yang menjalani terikat seumur hidup dengan pasangannya, karena itu perkawinan membutuhkan persiapan yang matang baik dari fisik maupun psikis. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, banyak fenomena perkawinan dini terjadi di rentang usia anak dan remaja. Padahal, anak merupakan sebuah tahapan proses perkembangan manusia yang dimulai sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun. Pada usia tersebut, anak masih memiliki jiwa dan fisik yang belum stabil, belum dewasa, sehingga harus mendapatkan perlindungan. Dalam hal ini, masa remaja merupakan masa transisi dari masa anak dan masa dewasa, yang kerapkali menjadi korban perkawinan dini.
Indonesia merupakan peringkat tertinggi kedua setelah Kamboja dalam konteks regional ASEAN. Menurut data yang didapatkan dari UNICEF mengatakan bahwa wanita yang melahirkan disaat usia 15-19 tahun memiliki dampak yang buruk bagi wanita yang akan melahirkan yaitu beresiko akan kematian dua kali lebih besar dari pada wanita yang melahirkan pada saat usia di atas 20 tahun. Dalam hal ini para ahli medis dan tim kesehatan mengatakan bahwa ada beberapa resiko yang akan dialami oleh perempuan yang masih berusia 20 tahun kebawah pada masa kehamilan dan melahirkan.
Sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan dalam usia dini atau di bawah umur, maka dalam pasal 7 ayat (1) Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa usia bagi calon mempelai laki laki untuk melangsungkan perkawinan harus memiliki umur minimal 19 (sembilan belas) tahun. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa apabila mempelai tersebut belum mencapai umur yang telah ditetapkan, maka harus dilakukan proses dispensasi nikah di pengadilan agama setempat.
Pada Senin, 14 Juli 2025, Tim Grup Riset Hukum Islam dan Peradaban Fakultas Hukum UNS melakukan kegiatan Sosialisasi tentang Batas Usia Perkawinan di SMA N 1 Jogonalan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan reproduksi dan mental bagi remaja.
Dalam sambutannya, Prof Burhanudin Harahap., SH., MH., M.Si., P.hD selaku ketua Tim Riset menekankan batas usia perkawinan yang ada dalam Undang-Undang. Selanjutnya, Robertus Susanto., S.Pd selaku Kepala Sekolah SMA N 1Jogonalan mengapresiasi kegiatan ini karena dapat memberikan pemahaman secara mandalam mengenai batas perkawinan dan resiko tentang perkawinan usia dini. Sosialisasi tersebut juga dihadiri seluruh anggota Grup Riset—Dr. Luthfiyah Trini Hastuti., SH., MH. Dr. Solikhah., SH., MH., Zeni Lutfiyah., S.Ag., M.Ag dan Nur Sulistiyaningsih., SH., MH.
Tim Riset juga mendatangkan dua narasumber yang mengkaji bahaya perkawinan dari segi kesehatan mental dan reproduksi. Narasumber pertama adalah Nur Wulan Agustina, S.Kep., Ns., M.Kep., menyampaikan materi mengenai dampak perkawinan dini terhadap kesehatan reproduksi remaja. Dalam paparannya, beliau mengangkat tema “Pernikahan Dini: Impian yang Terkubur Sebelum Mekar”. Berdasarkan data UNICEF (2023), sebanyak 640 juta perempuan di dunia menikah di usia anak, termasuk 95 juta di Asia Timur dan Pasifik. Dalam hal ini, Indonesia menjadi peringkat kedua tertinggi di ASEAN untuk angka pernikahan anak.
Narasumber kedua adalah Ratna Agustiningrum, S.Kep., Ns., M.Kep., yang membahas aspek psikologis dan sosial dari pernikahan usia muda. Menurut Riskesdas (2020), 41,9% perempuan menikah pada usia 15–19 tahun. Pernikahan dini berpotensi menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, gangguan mental, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga perceraian. Oleh karena itu, kesiapan mental, fisik, dan finansial sebelum menikah harus menjadi perhatian utama remaja.
Melalui kegiatan ini, para siswa diharapkan dapat memahami pentingnya pendidikan, perencanaan masa depan, dan menjaga kesehatan reproduksi. Selanjutnya, sosialisasi ini dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah perkawinan usia dini pada remaja.
