FH UNS – Pada tanggal 26-29 Juni 2025, Unit Kegiatan Mahasiswa KSP “Principium” telah sukses menggelar Pekan Hukum Nasional 2025 Piala Bergilir Prof. KGPH Haryo Mataram, S.H., yaitu kompetisi hukum nasional bergengsi yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Tahun ini, PHN 2025 hadir dengan mengusung tema “Pembaharuan Hukum Guna Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Nasional yang Humanis Menuju Smart Society 5.0”. Rangkaian kegiatan dimulai dari opening ceremony, final kompetisi, seminar hukum nasional hingga closing ceremony.
Kompetisi yang diselenggarakan oleh Pekan Hukum Nasional terdiri dari 4 cabang lomba, yaitu Kompetisi Karya Tulis Ilmiah, Kompetisi Perancangan Undang Undang, Kompetisi Perancangan Kontrak dan Negosiasi, dan Kompetisi Esai dan Law Discussion Room yang diikuti oleh 334 peserta dari 28 Universitas di Indonesia. Kompetisi tersebut diselenggarakan secara luring di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Setiap kompetisi dirancang untuk menguji kemampuan analisis hukum, argumentasi kritis, serta keterampilan praktis mahasiswa dalam menangani isu-isu aktual dalam sistem hukum nasional.
Para delegasi yang menjadi juara mendapatkan penghargaan dan apresiasi langsung dari dewan juri yang terdiri dari akademisi dan praktisi hukum. Kualitas dan semangat kompetisi menunjukkan tingginya minat dan potensi generasi muda dalam membangun sistem hukum Indonesia yang lebih baik.
Kegiatan utama selanjutnya adalah Seminar Hukum Nasional. Seminar Nasional yang menjadi bagian penting dari PHN 2025 mengusung tema “Sinergi Regulasi dan Kelembagaan: Optimasi Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Aset Kripto guna Mewujudkan Praktik Keuangan Digital yang Akuntabel” yang diselenggarakan pada Minggu, 29 Juni 2025 secara luring di Ballroom UNS Tower, dan diikuti lebih dari 200 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum.
Guna mengupas tuntas terkait isu yang diangkat, PHN 2025 menghadirkan pembicara dari kalangan praktisi hukum, yaitu Yogi Syamriadi. S.E, M.M. CSA, selaku Kepala Divisi Pengawasan Produk dan Aktivitas Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan yang memaparkan terkait kerangka regulasi yang ada dalam mendorong penegakan hukum kripto. Selain itu, hadir pula Dr. Ardhian Dwiyoenanto, S.H., M.H. selaku Pendiri Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI) yang menyampaikan praktik nyata penanganan TPPU oleh lembaga seperti PPATK dan LAPI serta dari sisi akademisi turut hadir Prof. Yudho Taruno Muryanto. S.H., M.Hum. selaku Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Korporasi dan Investasi yang menjelaskan perspektif hukum secara teori berkaitan dengan hukum dan teknologi.
Dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan Pekan Hukum Nasional 2025, harapannya kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi semata, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kapasitas intelektual mahasiswa hukum di berbagai universitas Indonesia. Melalui ajang ini, diharapkan para peserta mampu memperluas wawasan, mempertajam daya analisis, serta membangun jaringan keilmuan yang produktif untuk turut serta dalam pembaruan sistem hukum nasional. KSP “Principium” sebagai penyelenggara berharap PHN 2025 dapat menjadi titik tolak bagi lahirnya gagasan-gagasan hukum progresif yang menjawab tantangan era digital dan memperkuat pembangunan hukum yang humanis menuju terwujudnya Smart Society 5.0.
Humas – FH UNS
English Version :
PHN 2025: Young Legal Minds’ Ideas Toward a Humanist Digital Era
FH UNS – On June 26–29, 2025, the Student Activity Unit KSP “Principium” successfully held the 2025 National Law Week for the Rotating Trophy of Prof. KGPH Haryo Mataram, S.H., a prestigious national legal competition held every two years. This year, PHN 2025 came with the theme “Legal Reform to Realize Humanist National Economic Development Toward a Smart Society 5.0.” The series of activities included the opening ceremony, competition finals, national legal seminar, and the closing ceremony.
The competitions held during the National Law Week consisted of four categories: the Scientific Paper Competition, Legislative Drafting Competition, Contract Drafting and Negotiation Competition, and the Essay & Law Discussion Room Competition, which were participated in by 334 participants from 28 universities across Indonesia. The competitions were held offline at the Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. Each competition was designed to test legal analytical skills, critical argumentation, and students’ practical abilities in handling current issues in the national legal system.
The delegates who emerged as winners received awards and recognition directly from the panel of judges consisting of legal academics and practitioners. The quality and spirit of the competition reflected the high level of interest and potential of the young generation in building a better legal system in Indonesia.
The next main activity was the National Legal Seminar. The National Seminar, which is an essential part of PHN 2025, raised the theme “Regulatory and Institutional Synergy: Optimization of Money Laundering Crime Handling in Crypto Assets to Realize Accountable Digital Financial Practices” and was held on Sunday, June 29, 2025, offline at the UNS Tower Ballroom, attended by more than 200 participants, consisting of students and the general public.
To thoroughly discuss the issue, PHN 2025 presented speakers from the legal practitioner community, namely Yogi Syamriadi, S.E, M.M. CSA, as Head of the Division for Supervision of Digital Financial Products and Crypto Assets at the Financial Services Authority (OJK), who explained the regulatory framework that supports crypto law enforcement. In addition, Dr. Ardhian Dwiyoenanto, S.H., M.H., Founder of the Indonesian Anti-Money Laundering Institute (LAPI), also attended to present real-world practices in handling money laundering crimes by institutions such as PPATK and LAPI. From the academic perspective, Prof. Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum., Professor of Corporate and Investment Law, also presented the theoretical legal perspective regarding law and technology.
With the conclusion of all the events of the 2025 National Law Week, it is hoped that this activity will not only serve as a competition platform but also make a real contribution to the intellectual capacity development of law students across Indonesian universities. Through this event, it is expected that participants will broaden their insights, sharpen their analytical thinking, and build productive academic networks to take part in reforming the national legal system. KSP “Principium”, as the organizer, hopes that PHN 2025 can be a turning point for the birth of progressive legal ideas that respond to the challenges of the digital era and strengthen a humanist legal development toward the realization of Smart Society 5.0.
Public Relation- FH UNS