FH UNS – Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) kembali menyelenggarakan International Conference on Law, Economics, and Good Governance untuk ketiga kalinya. Konferensi internasional ini diselenggarakan pada tanggal 2 dan 3 Juli 2025 di UNS Tower Hotel, dengan mengusung tema sentral: “International Conference Law and Economics to Achieve Sustainable Developments Goals in Democratic and Non Democratic Regimes.” Forum ilmiah ini berhasil menghimpun para pakar hukum, ekonom, akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan terkemuka dari berbagai belahan dunia guna membahas secara mendalam peran krusial sistem hukum dan ekonomi dalam memajukan agenda pembangunan berkelanjutan yang komprehensif, baik dalam konteks rezim demokratis maupun non-demokratis. Penyelenggaraan acara ini menegaskan komitmen UNS dalam berkontribusi pada solusi global melalui diskursus ilmiah yang relevan dan berdampak signifikan.
Konferensi ini juga mendapatkan kehormatan dengan kehadiran Drs. Amich Alhumami, M.A., M.Ed., Ph.D. sebagai Keynote Speaker, yang telah menyampaikan pandangan pembuka yang sangat inspiratif dengan topik “The Role of Higher Education Institutions in the Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)”. Selain itu, lima narasumber terkemuka dari dalam dan luar negeri, dengan keahlian multidisipliner mereka, telah memberikan wawasan yang tak ternilai. Konferensi ini terbagi ke dalam dua sesi utama. Sesi pertama dimoderatori oleh dengan menghadirkan tiga narasumber: Prof. Hikmanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Jaco Barkhuizens, dan Prof. Emmy Latifah, S.H., M.H. Sementara itu, sesi kedua dimoderatori oleh Dr. Erna Dyah Kusumawati, S.H., M.Hum., LL.M. yang menghadirkan dua narasumber, yaitu Dr. Khoo Ying Hooi dan Prof. Dr. Mr. A. (Albertjan) Tollenaar Adapun Prof. Tollenaar, karena berhalangan hadir secara langsung, tetap memberikan materinya melalui Zoom Meeting.
Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, S. H., LLM., Ph.D. dari Universitas Indonesia, membahas “Harmonization Of International Agreements With National Constitution Within The Framework Of SDGs: Between Global Compliance and National Sovereignty” Presentasi ini mengeksplorasi kompleksitas dan tantangan inheren dalam penyelarasan komitmen internasional yang diadopsi oleh suatu negara dengan kerangka hukum domestiknya, khususnya konstitusi nasional. Prof. Hikmahanto menyoroti bagaimana Indonesia, meskipun berbagi 17 tujuan SDGs, harus menavigasi dilema antara kepatuhan terhadap norma dan kewajiban global dengan mempertahankan kedaulatan nasionalnya. Beliau membahas bagaimana perjanjian internasional, seperti Perjanjian Paris atau konvensi hak asasi manusia, perlu diinternalisasi ke dalam sistem hukum nasional tanpa mengikis prinsip-prinsip konstitusional fundamental. Diskusi ini sangat relevan mengingat seringnya terjadi ketegangan antara hukum internasional yang bersifat universal dan hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai serta kepentingan lokal.
Prof. Dr. Jaco Barkhuizen dari Rabdan Academy, Uni Emirat Arab, membahas topik “Global Security in the Era of Sustainable Development Goals: Creating Peace and Stability for Sustainable Development.” Prof. Barkhuizen secara tegas menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan yang autentik tidak dapat dicapai tanpa penanganan pola viktimisasi yang sistematis yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Beliau menguraikan konsep “lingkaran umpan balik korban-pembangunan” (victim-development feedback loop), di mana viktimisasi melemahkan upaya pembangunan, sementara kurangnya pembangunan meningkatkan risiko viktimisasi. Presentasinya juga memperkenalkan “paradigma keamanan manusia” (human security paradigm), yang mengalihkan fokus keamanan dari stabilitas negara semata ke keselamatan individu. Prof. Jaco menyoroti signifikansi SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat) dalam secara eksplisit mengakui hak-hak korban dan kebutuhan mendesak akan kerangka hukum baru untuk melindungi kategori korban yang muncul, tidak hanya korban perubahan iklim tetapi juga korban kejahatan siber, eksploitasi sumber daya alam, dan konflik yang berkepanjangan. Beliau juga menguraikan langkah-langkah praktis untuk mengintegrasikan perspektif korban dalam implementasi SDGs, termasuk penilaian dampak korban yang wajib dan mekanisme partisipasi korban yang bermakna.
Prof. Dr. Emmy Latifah, S.H., M.H., seorang Profesor Hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, juga turut memberikan kontribusi berharga dalam konferensi ini dengan presentasinya yang berjudul “Copyright for Digital Content Creator (in the Framework of Promoting SDGs)”, melengkapi diskusi dengan perspektif domestik yang mendalam mengenai implementasi hukum dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Dr. Khoo Ying Hooi dari Universiti Malaya, Malaysia, mempresentasikan tentang “Human Rights, SDG 16, and The Struggles for Justice in Southeast Asia” Dr. Khoo membahas mengapa SDG 16 sangat penting bagi kawasan ini, mengingat sejarah kompleks dan beragamnya sistem politik di Asia Tenggara. Beliau menguraikan “konsep keadilan yang diperdebatkan secara fundamental,” yang mencakup berbagai teori klasik dan kontemporer seperti keadilan Rawlsian (berbasis keadilan distributif), kritik libertarian (fokus pada kebebasan individu), pandangan komunitarian (keadilan terikat konteks sosial-budaya), serta kritik postkolonial dan feminis yang menyoroti marginalisasi suara-suara dari Global Selatan dan kelompok minoritas. Dr. Khoo juga membahas paradoks keadilan dalam rezim demokrasi dan otoriter, serta refleksi komparatif menggunakan Malaysia dan Timor-Leste sebagai studi kasus, menyoroti tantangan seperti “lawfare” (penggunaan hukum sebagai senjata), dikotomi pembangunan versus hak, serta korupsi dan impunitas yang menghambat kemajuan keadilan di Asia Tenggara.
Prof. Dr. Mr. A. (Albertjan) Tollenaar dari Universitas Groningen, Belanda, mempresentasikan terkait “The Role of The Judiciary in Advancing The Sustainable Development Goals” Dalam paparannya, Prof. Tollenaar mengamati fenomena global di mana institusi peradilan semakin sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk menegakkan perubahan kebijakan yang berkaitan erat dengan SDGs, seperti isu-isu krusial mengenai akses air bersih dan sanitasi (SDG 6), serta aksi iklim yang mendesak (SDG 13). Beliau secara spesifik menyoroti kasus-kasus di Indonesia, termasuk gugatan terkait kebakaran lahan gambut di Kalimantan yang menimbulkan dampak kesehatan dan lingkungan yang parah, serta permasalahan polusi udara di Jakarta yang mengancam kualitas hidup. Dalam konteks kasus-kasus tersebut, masyarakat sipil yang proaktif dan gigih telah berhasil memanfaatkan prosedur pengadilan untuk menuntut akuntabilitas dan tindakan konkret dari pemerintah, yang mengindikasikan potensi yudikatif sebagai penyeimbang kekuasaan. Diskusi juga mencakup tantangan yang dihadapi yudikatif dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan publik yang seringkali saling bertentangan, serta potensi munculnya “dikastokrasi” (pemerintahan oleh hakim) apabila pengadilan mengambil peran yang dianggap melampaui batas legislatif atau eksekutif, khususnya dalam menghadapi legislasi yang ambigu atau norma internasional yang multitafsir.
Konferensi ini secara tegas menggarisbawahi urgensi kolaborasi multi-level yang kuat dan berkelanjutan antara pemerintah, lembaga yudikatif, organisasi masyarakat sipil, dan pakar hukum. Kolaborasi ini esensial untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan tidak hanya menjadi aspirasi kebijakan, melainkan juga realitas yang dapat ditegakkan secara hukum dan diimplementasikan secara efektif di lapangan. Diskusi yang mendalam, studi kasus yang relevan, dan perspektif lintas disiplin yang disajikan oleh para pembicara telah memberikan wawasan berharga mengenai tantangan kompleks dan peluang besar dalam memajukan SDGs melalui penguatan kerangka hukum dan sistem peradilan. Konferensi ini diharapkan menjadi katalisator bagi penelitian lebih lanjut dan inisiatif praktis di masa depan.
Humas – FH UNS
English Version :
The 3rd International Conference on Law, Economics, and Good Governance Generates New Insights for the SDGs
FH UNS – The Doctoral Program in Law (PDIH) of the Faculty of Law, Sebelas Maret University (UNS) once again held the International Conference on Law, Economics, and Good Governance for the third time. This international conference was held on July 2 and 3, 2025, at the UNS Tower Hotel, with the central theme: “International Conference Law and Economics to Achieve Sustainable Development Goals in Democratic and Non-Democratic Regimes. ” This scientific forum successfully brought together leading legal experts, economists, academics, practitioners, and policymakers from various parts of the world to discuss in depth the crucial role of legal and economic systems in advancing a comprehensive sustainable development agenda, both in the context of democratic and non-democratic regimes. The organization of this event affirms UNS‘s commitment to contributing to global solutions through relevant and impactful scientific discourse.
This conference was also honored with the presence of Drs. Amich Alhumami, MA, M.Ed., Ph.D. as Keynote Speaker , who delivered a very inspiring opening view on the topic “The Role of Higher Education Institutions in the Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)” . In addition, five prominent speakers from within and outside the country, with their multidisciplinary expertise, have provided invaluable insights. The conference was divided into two main sessions. The first session was moderated by presenting three speakers: Prof. Hikmanto Juwana, SH, LL.M., Ph.D. , Prof. Dr. Jaco Barkhuizens , and Prof. Emmy Latifah, SH, MH. Meanwhile, the second session was moderated by Dr. Erna Dyah Kusumawati, SH, M.Hum., LL.M. which presented two speakers, namely Dr. Khoo Ying Hooi and Prof. Dr. Mr. A. (Albertjan) Tollenaar Prof. Tollenaar, due to being unable to attend in person, still delivered his material via Zoom Meeting .
Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, SH, LLM., Ph.D. from the University of Indonesia, discussed “ Harmonization of International Agreements with National Constitution Within the Framework of SDGs: Between Global Compliance and National Sovereignty. ” This presentation explored the complexities and challenges inherent in aligning international commitments adopted by a country with its domestic legal framework, particularly the national constitution. Prof. Hikmahanto highlighted how Indonesia, despite sharing the 17 SDGs goals, must navigate the dilemma between compliance with global norms and obligations and maintaining its national sovereignty. He discussed how international agreements, such as the Paris Agreement or human rights conventions, need to be internalized into the national legal system without eroding fundamental constitutional principles. This discussion is highly relevant given the frequent tension between universal international law and national law that reflects local values and interests.
Prof. Dr. Jaco Barkhuizen from Rabdan Academy, United Arab Emirates, presented on “ Global Security in the Era of Sustainable Development Goals: Creating Peace and Stability for Sustainable Development. ” Prof. Barkhuizen emphatically emphasized that authentic sustainable development cannot be achieved without addressing the systematic patterns of victimization that exist across all levels of society. He outlined the concept of the “victim-development feedback loop , ” where victimization undermines development efforts, while lack of development increases the risk of victimization. His presentation also introduced the “human security paradigm,” which shifts the focus of security from state stability alone to the safety of individuals. Prof. Jaco highlighted the significance of SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions) in explicitly recognizing victims’ rights and the urgent need for a new legal framework to protect emerging categories of victims, not only victims of climate change but also victims of cybercrime, natural resource exploitation, and protracted conflicts. He also outlined practical steps to integrate victims’ perspectives into SDG implementation, including mandatory victim impact assessments and meaningful victim participation mechanisms.
Prof. Dr. Emmy Latifah, SH, MH , a Professor of Law from the Faculty of Law, Sebelas Maret University, also made a valuable contribution to the conference with her presentation entitled “ Copyright for Digital Content Creators (in the Framework of Promoting SDGs )”, complementing the discussion with an in-depth domestic perspective on the implementation of law in the context of sustainable development in Indonesia.
Dr. Khoo Ying Hooi from Universiti Malaya, Malaysia, presented on “ Human Rights, SDG 16, and The Struggles for Justice in Southeast Asia .” Dr. Khoo discussed why SDG 16 is crucial for the region, given the complex history and diverse political systems in Southeast Asia. She outlined “fundamentally contested concepts of justice,” encompassing a range of classical and contemporary theories such as Rawlsian justice (based on distributive justice), libertarian critiques (focusing on individual liberty), communitarian views (justice is bound by socio-cultural context), and postcolonial and feminist critiques that highlight the marginalization of voices from the Global South and minority groups. Dr. Khoo also discussed the paradox of justice in democratic and authoritarian regimes, as well as comparative reflections using Malaysia and Timor-Leste as case studies, highlighting challenges such as “ lawfare ” (the use of law as a weapon), the dichotomy of development versus rights, and corruption and impunity that hinder the advancement of justice in Southeast Asia.
Prof. Dr. Mr. A. (Albertjan) Tollenaar from the University of Groningen, Netherlands, presented on “ The Role of the Judiciary in Advancing the Sustainable Development Goals. ” In his presentation, Prof. Tollenaar observed the global phenomenon where the judiciary is increasingly being used as a means to enforce policy changes closely related to the SDGs, such as crucial issues regarding access to clean water and sanitation (SDG 6), and urgent climate action (SDG 13). He specifically highlighted cases in Indonesia, including lawsuits related to peatland fires in Kalimantan that have caused severe health and environmental impacts, and air pollution problems in Jakarta that threaten the quality of life. In the context of these cases, proactive and persistent civil society has successfully utilized court procedures to demand accountability and concrete action from the government, indicating the potential of the judiciary as a counterweight to power. The discussion also covered the challenges the judiciary faces in balancing various, often conflicting public interests, as well as the potential for a “dicastocracy” (rule by judges) if the courts take on a role perceived as exceeding legislative or executive boundaries, particularly in the face of ambiguous legislation or multi-interpretable international norms.
The conference strongly underscored the urgency of strong and sustained multi-level collaboration between governments, judiciaries, civil society organizations, and legal experts. This collaboration is essential to ensuring that the sustainable development goals become not merely policy aspirations but also a reality that can be legally enforced and effectively implemented on the ground. The in-depth discussions, relevant case studies, and interdisciplinary perspectives presented by the speakers provided valuable insights into the complex challenges and significant opportunities in advancing the SDGs through strengthening legal frameworks and judicial systems. The conference is expected to be a catalyst for further research and future practical initiatives.
Public Relations – FH UNS